Tujuh Hak Pemegang Saham Publik dan Cara Menggunakannya

Sumber utama hak-hak ini adalah UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) dan anggaran dasar masing-masing emiten, dilengkapi peraturan OJK dan bursa untuk perusahaan terbuka. Ringkasannya ada di tabel berikut; rinciannya di bawah.

1. Hak atas dividen

Hak ini baru menjadi tagihan setelah RUPS memutuskan pembagian. Tidak ada kewajiban perusahaan membagi dividen setiap tahun, dan besarnya bisa berubah. Detail tanggal yang menentukan siapa berhak ada di bab jadwal dividen.

2. Hak hadir dan bersuara di RUPS

Setiap saham dengan hak suara memberi satu suara. Investor ritel kini dapat memakai hak ini dari rumah melalui RUPS elektronik. Hak ini paling berguna untuk agenda yang mengubah struktur modal, seperti right issue, pemecahan saham, atau pembelian kembali saham.

3. Hak memesan efek terlebih dahulu

Saat perusahaan menambah modal dengan menerbitkan saham baru, pemegang saham lama pada prinsipnya ditawari lebih dulu sesuai porsinya. Di pasar modal, hak ini berbentuk HMETD yang bisa ditebus atau dijual. Membiarkannya hangus berarti menerima dilusi.

4. Hak atas informasi

Perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan berkala, laporan tahunan, dan fakta material melalui bursa. Pemegang saham juga dapat meminta penjelasan dalam RUPS atas mata acara yang dibahas. Hak ini sering diremehkan, padahal semua keputusan yang baik dimulai dari membaca dokumen tersebut.

5. Hak meminta penyelenggaraan RUPS

UU Perseroan Terbatas memberi pemegang saham yang mewakili sekurangnya sepersepuluh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kesempatan meminta RUPS diadakan, kecuali anggaran dasar menetapkan porsi yang lebih kecil. Bagi investor ritel, hak ini praktis hanya bisa dipakai bersama banyak pemegang saham lain. Porsi yang sama juga menjadi ambang bagi gugatan atas nama perseroan terhadap anggota direksi atau komisaris yang lalai.

6. Hak meminta saham dibeli dengan harga wajar

Pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perseroan tertentu yang merugikannya, misalnya perubahan anggaran dasar, penjualan sebagian besar kekayaan, atau penggabungan usaha, dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Mekanisme dan batasannya rumit; bila menghadapi situasi ini, baca keterbukaan informasi emiten dengan cermat dan pertimbangkan meminta nasihat hukum.

7. Hak atas sisa kekayaan

Saat perseroan dibubarkan, pemegang saham berhak atas sisa kekayaan setelah semua kewajiban dibayar. Pemegang saham biasa berada di urutan paling akhir, sehingga dalam banyak kasus sisanya kecil atau tidak ada sama sekali.

Batas yang juga perlu dipahami

Hak-hak di atas diimbangi satu perlindungan penting: tanggung jawab terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Perlindungan ini bisa gugur dalam keadaan tertentu yang diatur UU, misalnya bila pemegang saham ikut memakai perseroan secara melawan hukum, tetapi hal itu jarang relevan bagi investor ritel di bursa.

Mulai dari mana bila Anda baru punya satu lot

• Simpan nomor SID dan pastikan akun AKSes aktif, supaya bukti kepemilikan bisa dicek kapan saja.
• Ikuti keterbukaan informasi emiten yang sahamnya Anda pegang, setidaknya pengumuman RUPS dan aksi korporasi.
• Baca laporan tahunan sekali setahun; bagian tata kelola memuat hubungan antara pengendali dan perusahaan.
• Coba gunakan hak suara melalui kuasa elektronik minimal sekali, agar paham alurnya sebelum ada agenda penting.